Sebagai ujung tombak dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, penyedia SDM berkualitas, Dinas Pendidikan diberikan anggaran biaya 20-%, kurang lebih 5 (lima) trilyun rupiah. Anggaran yang sungguh besar, jika dipergunakan tepat sasaran maka DKI Jakarta tidak akan kekurangan SDM yang handal dan berkualitas, yang akhirnya dapat meningkatkan Kesejahteran Rakyat. Namun sayang seribu sayang, program yang dibuat dan diusulkan lebih berorientasi menghabiskan anggaran Belanja. Pembangunan gedung dan rehab bangunan sekolah menjadi utama, dibandingkan program yang dapat meningkatkan kualitas SDM. Selain itu penggunaan anggaran tidak berupaya menjadikan pendidikan milik semua, khususnya dalam memperkuat program pendidikan inklusi. Oleh karena itu kami mengusulkan program sebagai berikut :

• Program Ruang Baca Jakarta (RBJ); Menghadapi serbuan media TV yang menyebabkan anak-anak dan dewasa lebih menyukai nonton TV dari pada membaca-padahal dengan membaca, kita mampu membuka jendela dunia. Sejarah Republik Indonesia menunjukkan banyak pemimpin berkelas dunia lahir dari kegiatan membaca, seperti Soekarno, Hata, Husni Thamrin, Adam Malik, Buya Hamka, dll.

Perpustakaan yang ada tidak menarik bagi anak-anak dan dewasa untuk memasukinya, karena kesan perpustakaan yang kumuh, bukunya usang, tidak moderen, berkesan serius formal. RBJ berada di tempat umum atau ruang publik seperti di Mall (pusat perbelanjaan), Taman-Taman Kota, Stasiun Kereta Api, Gelanggang Remaja, Kantor Kecamatan, Walikota, dan Gubernur. RBJ didisain sebagai perpustakaan yang nyaman, moderen, SanSer(Santai Serius), highteck, dan multi fungsi (ruang diskusi, internet, dan konsultasi pendidikan). RBJ dikelola mandiri dengan berbagai event program, harian, dwi mingguan, bulanan dan special program. RBJ secara rutin menyelenggarakan bedah buku, diskusi dengan berbagai nara sumber (eksekutif, legislatif, profesional, akademisi, dan pengusaha). Outcome dari RBJ sangat jelas meningkatkan minat baca warga Jakarta, memberikan ruang publik baru yang menyenangkan, akhirnya akan lahir SDM Jakarta yang berkualitas. Untuk program RBJ sangat penting untuk menjadi program unggulan Komisi E Multy Years.

• Pusat Penguatan Pendidikan Inklusi (P3I); Berdasarkan Peraturan Gubernur No.116 Tahun 2007, telah diatur penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, dimana disebutkan disetiap Kecamatan wajib terdapat sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Inklusi. Kenyataannya pendidikan inklusi yang ada, sangat memprihatinkan; Sekolah yang tadinya menyatakan sebagai sekolah Inklusi yang menerima Anak-anak Berkebutuhan Khusus, telah berubah menjadi sekolah reguler, karena merasa tidak mampu dalam menangani pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dukungan dari pihak Dinas Pendidikan sangat minim, Pusat Sumber yang diarahkan mendukung pendidikan Inklusi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, banyak Anak Berkebutuhan Khusus yang berasal dari keluarga tidak mampu, tidak dapat bersekolah di sekolah Inklusi. Pada hal tugas negara yang diamanatkan oleh UU Dasar 1945 perubahan dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menugas pemerintah untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusi.

Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan Inklusi di DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur No.116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, perlu di buat program penyelenggaraan Pusat Penguatan Pendidikan Inklusi (P3I). Dimana P3I ini dikelola oleh pihak masyarakat yang didalamnya terdapat tenaga ahli pendidikan Luar Biasa dari Perguruan Tinggi dan Tenaga Profesional yang memiliki kecakapan di bidang pendidikan Inklusi. Keberadaan P3I di 6 (Enam) Wilayah DKI Jakarta dapat mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di sekolah-sekolah DKI Jakarta, melalui kegiatan pelatihan guru, siswa dan orang tua, supervisi pelaksanaan pendidikan Inklusi, dan penguatan sistem sekolah yang ramah terhadap siswa didik. Untuk program P3I ini sangat penting untuk menjadi program unggulan Komisi E Multy Years.

• Program “Gerakan Jakarta Minum Susu” (GJMS) Saat ini di Jakarta tingkat kecukupan gizi bagi warga Jakarta khususnya Balita dan anak-anak belum merata, terlihat masih banyak didapati kasus gizi buruk dibeberapa titik dan kantong2 kemiskinan di DKI Jakarta.

Posyandu sebagai salah satu wadah yang dapat dijadikan indikator tingkat kecukupan gizi balita disetiap daerah perlu digalakan dan diperkuat agar dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk memantau kecukupan gizi.

Susu sebagai salah satu penunjang pertumbuhan dan kecukupan gizi balita dan anak-anak aksesnya dianggap hanya untuk memenuhi kebutuhan kaum atas dan menengah saja. Hal ini pun terlihat dari data FAO terakhir bahwa Perkapita minum susu Indonesia 10,4 liter per kapita masih dibawah Vietnam 12,3 liter per kapita, atau Malaysia 27 liter per kapita, Jepang 37 liter per kapita
Dan Amerika 83,9 liter perkapita. Faktor rendahnya kebiasaan minum susu dikarena tingginya harga susu olahan (43% penduduk Indonesia minum susu olahan) sementara budaya kita tidak terbiasa untuk minum susu segar (4% penduduk Indonesia minum susu segar) yang sebenarnya harganya lebih murah.

Untuk itu Tanggal 1 Juni 2009 sudah dicanangkan sebagai Hari Susu Nusantara dalam rangka menggalakan kondisi persusuan dalam negeri

Berdasarkan pemikiran diatas perlu dibuat sebuah gerakan yang dapat memberikan akses yang lebih baik untuk warga Jakarta mendapatkan kecukupan gizi.

”GERAKAN JAKARTA MINUM SUSU” yang akan diturunkan dalam Kampanye ”Satu Gelas SUSU Satu Hari” dalam rangka ikut meningkatkan per kapita minum susu warga Jakarta khususnya dan dapat mendorong berkembangnya peternak sapi perah untuk memenuhi konsumsi susu dalam neger. Gerakan ini akan diperkuat dengan beberapa program pendukung :
- Program ”Jakarta Minum Susu – 1x Sebulan”
o Kegiatan ini akan berlangsung 1 bulan sekali di SD-SD Negeri di Jakarta. Selain mengajak minum susu, pada saat yang bersamaan dilakukan edukasi tentang pentingnya susu dan akibatnya jika tidak minum susu sejak dini
o Saat ini tercatat Jumlahnya mencapai 2.244 buah dengan peserta didik 670.599 siswa. Jika setiap siswa minum susu 1 bulan satu kali sebanyak 200cc maka setiap tahun gerakan ini membantu 1,2 ltr per kapita per anak
- SUSU Murah untuk warga Jakarta – SUSU Jakarta
o Kegiatan ini memfasilitasi Warga Jakarta kelas C dan D mendapatkan susu yang terjangkau dengan kualitas yang baik.
o Susu ini tidak bermerek dan diproduksi oleh Produsen susu sebagai salah satu bentuk kepeduliannya.
o Susu ini bisa didapat oleh warga melalui jalur POSYANDU yang setiap 2 Minggu mereka kunjungi sehingga diharapkan kegiatan ini akan tepat sasaran
Program GJMS ini menjadi program bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Untuk programGJMS ini sangat penting untuk menjadi program unggulan Komisi E Multy Years.

• Program “Pengawasan Pelaksanaan BOS dan BOP” (P3BB)
Komitmen Pemerintah dalam menuntaskan pendidikan 9 tahun, perlu dibarengi dengan pengawasan yang melibatkan seluruh stakeholder pendidikan. Hingga saat ini, keluhan masyarakat masih saja muncul perihal berbagai pungutan sekolah di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama-katanya gratis, kok masih ada pungutan-pungutan.

Di era Teknologi Komunikasi, program pengawasan akan sangat mudah dilakukan. Setiap Stakeholder pendidikan, mulai dari orang tua, guru, masyarakat lainnya dapat memberikan informasi adanya penyimpangan pelaksanaan pendidikan gratis 9 tahun dan penggunaan uang BOS dan BOP dengan cara mengirim SMS ke Pusat Pengawasan Komis E, selanjutnya melalui server, pengelola pengaduan dapat mengkategorisasi berdasarkan lokasi sekolah dan lokasi penyimpangan. Dan Tim Pengawsan Komisi E dapat melakukan verifikasi pengaduan, hingga melakukan pelaporan atas penyimpangan yang dapat diketahui indikasi kuat penyimpangan ke pihak yang berwenang.

Program ini, sangat diperlukan oleh Komisi E dalam melaksanakan tugas pengawasan.

• Program “Peningkatan Kualitas Guru” (PKG)
Kualitas pendidikan masih jauh dari harapan. Ukurannya kita dapat lihat dari kualitas pendidikan Sekolah Menengah Atas dalam moment masuk perguruan tinggi. Sudah menjadi pandangan umum, setiap tahun penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri, lulusan SMA berbondong-bondong mengikuti bimbingan test. Hal ini menggambarkan ketidak percayaan diri Siswa SMA dalam menghadapi ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri. Hubungannya dengan kualitas pengajaran di SMA.

Untuk meningkatkan kualitas pengajar di SMA perlu dilakukan uji kompetensi guru melalui tes ujian berupa pengisian soal-soal tes masuk perguruan tinggi secara serentak, seperti penyelenggaraan try out tes masuk perguruan tinggi. Dari hasil tes ujian ini, dapat dilihat tingkat kualitas setiap guru. Selanjutnya, guru yang tidak lolos uji kompetensi ini wajib mengikuti dan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan yang diselenggaran oleh lembaga pendidikan yang kompeten. Prioritas program ini adalah untuk guru-guru di tingkat SMA.

Program ini secara bertahap dapat diduplikasi untuk pendidikan di tingkat SD dan SMP.

Program ini dapat diusulkan oleh Komisi E kepada pihak eksekutif.

2. Dinas Kesehatan

Peranan Dinas Kesehatan dalam menjaga Kesehatan Warga Jakarta sangatlah strategis, untuk itu perlu diusulkan program-program sebagai berikut :

o Program Penguatan Posyandu (P3)
Keberadaan Posyandu sangat penting dalam memantau kesehatan warga hingga tingkat RT. Program Posyandu dalam pemberian imunisasi dan asupan gizi bagi balita sangat penting sebagai pilar pertama dalam menjaga kesehatan warga. Para penggiat Posyandu yang sifatnya Volunter sukarela kurang mendapatkan perhatian layak. Seringkali, mereka harus menombok untuk pembelian susu, kueh mari, susu kacang kedelai, bubur kacang, dll. Untuk itu, perlu dianggarkan dana rutin Posyandu khususnya untuk program asupan gizi Balita dan pemantauan penyakit musiman dan menular. Pemberian insentif bagi penggiat Posyandu perlu diatur dengan seksama bersama Dinas terkait (seperti Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Biro Kesejahteraan Masyarakat). Para penggiat Posyandu mendapatkan prioritas program Kesejahteraan Masyarakat.

Peran Dinas Kesehatan dalah Memperkuat Kapasitas Penggiat Posyandu melalui pelatihan-pelatihan dan insentif mendapatkan pelayanan gratis kesehatan di Puskesmas maupun Rumah Sakit (walaupun penggiat Posyandu itu dari kalangan mampu). Komisi E perlu memperjuangkan Program Penguatan Posyandu ini kepada pihak eksekutif dalam hal ini Dinas Kesehatan.

o Program Pemberian Imunisasi Total
Pemberian Imunisasi total, artinya semua tahapan imunisasi yang diperlukan bagi Balita harus dilaksanakan tanpa ada jenis imunisasi yang dilewat dengan alasan mahal biayanya. Pemberian imunisasi total ini akan sangat mempengaruhi daya tahan tubuh Balita hingga dewasa nantinya. Perhitungan Jangka Pendek biaya imunisasi ini akan terasa mahal, tapi dalam jangka panjang kualitas kesehatan warga akan lebih baik dan sehat. Untuk itu perlu dicari mekanisme pembiayaan Imunisasi total ini oleh Komisi E.

o Program Pengawasan Kesehatan Gratis Bagi Warga Miskin
Keberadaan Program Kesehatan Gratis bagi Warga Miskin ini sangat penting dilakukan, mengingat hingga saat ini, masih terdapat keluhan warga DKI Jakarta yang ditolak berobat di Puskesmas, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah. Perlu dibuat Peraturan Daerah, yang mengatur secara seksama pelaksanaan Kesehatan Gratis bagi Warga Miskin ini, yang menyangkut hukuman pidana bagi pengelola Puskesmas, RSUD, Rumah Sakit Swasta, Klinik dan Praktek Dokter, yang menolak pasien warga miskin berobat. Dalam Perda ini perlu diatur, setiap pengelola Puskesmas, Klinik, RSUD, dan Rumah Sakit Swasta, agar wajib melayani setiap pasien yang ada tanpa menunggu jaminan uang muka. Hanya gara-gara tidak memiliki uang muka, maka warga yang sakit parah yang memerlukan tindakan segera tidak dapat diselematkan jiwanya, karena pihak Rumah Sakit lebih menunggu uang jaminan, dari pada melayani langsung warga yang sakit parah. Hukuman Pidana wajib dikenakan bagi setiap Rumah Sakit yang menolak menangani warga yang sakit.

o Program Asuransi Kesehatan Warga (PAKW)
Sakit tidak pernah mengenal strata. Seorang dokterpun bisa terkena demam berdarah. Bagi warga strata menengah ke atas, mereka sudah mengenal dan mengikuti program asuransi kesehatan. Tapi bagi warga strata menengah ke bawah, mengikuti auransi menjadi sebuah kemewahan. DKI Jakarta perlu belajar dari Kabupaten Jembrana Bali, yang berhasil menyelenggarakan Asuransi Kesehatan Warga yang melibatkan seluruh stakeholder kesehatan, mulai dari Puskesmas, RSUD, RSUS, Klinik, dan Praktek Dokter Pribadi.

Jumlah Penduduk yang besar sekitar 4 juta Warga DKI dari Kalangan Menengah bawah yang dapat mengikuti Program Asuransi Kesehatan Warga. Untuk itu Komisi E perlu melakukan studi yang melibatkan pakar asuransi dan ahli Kesehatan Masyarakat. Dari hasil Studi ini dapat disusun Perda Asuransi Kesehatan Warga Jakarta.

o Program Penghematan Pengeluaran Rumah Sakit
Salah satu unit penghematan adalah penyediaan stock obat; Rumah Sakit Umum Duren Sawit pernah beberap kali melakukan pemusnahan obat yang kadaluarsa dengan nilai 1,9 Milyar Rupiah. Hal ini terjadi, karena pihak manajemen Rumah Sakit salah menghitung stock obat. Seharusnya Dinas Kesehatan dapat menanggulangi pemusnahan obat kadaluarsa ini, dengan melakukan studi penghitungan stock obat yang tepat sesuai kebutuhan Rumah Sakit.

3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Peranan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam membina potensi dan bakat anak-anak dan pemuda DKI Jakarta sangatlah strategis, untuk itu perlu diusulkan program-program sebagai berikut :

o Program Penyediaan Lapangan Olah Raga Skate Park

Olah Raga Extreme Sport seperti Skate Boarding, Aggressive In-Line Skating, BMX Action sebagai olahraga Urban Youth Sport sudah menjadi kebutuhan bagi anak-anak muda. Olahraga sudah menjadi ’a way of life’ dilihat dari model pakaian, cara berkomunikasi, dan gaya hidup lainnya. Atlet Urban youth sport DKI Jakarta telah memenangkan Medali Emas di pertandingan tingkat Asia, walaupun para atlet belajar di bangku-bangku taman, yang sebenarnya membahayakan bagi si atlet dan publik. Hingga saat ini, Jakarta sebagi ibu Kota Negara, belum memiliki fasilitas Olah Raga Urban youth sport. Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia sudah memiliki fasilitas olahraga ini. Tahun 2013, olahraga Urban youth sport ini dipertandingkan di Olimpiade.

Sudah saatnya DKI Jakarta memiliki fasilitas olahraga Urban youth sport. Untuk itu Komisi E dapat memfasilitasi pembentukannya.

4. Dinas Sosial

Peranan Dinas Sosial dalam menangani permasalahan sosial di Jakarta perlu dilakukan
revitalisasi peran Dinas Sosial, mengingat permasalahan sosial sudah begitu kompleks dan beragam. Masalah Sosial sangat terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, pemuda dan olahraga, keluarga berencana dan peranan wanita. Karena, manakala institusi pendidikan, dan yang disebutkan diatas, gagal menjalankan fungsinya, maka masalah sosial muncul. Tanpa melakukan koordinasi dengan institusi terkait, maka peran Dinas Sosial hanya sekedar menutupi masalah, bukan menjadi solusi yang holistik yang mengedepankan Hak Azasi Manusia secara hakiki.

5. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Peranan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sama seperti Dinas Sosial yang menghadapi tantangan berbeda di era globalisasi, untuk itu perlu dilakukan
revitalisasi peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, mengingat tantangan permasalahan ketenagakerjaan sudah begitu kompleks dan beragam. Di era Globalisasi, Jakarta (dan sekarang sudah terjadi) dibanjiri tenaga kerja asing, mereka datang karena mereka tenaga terlatih/profesional, mulai dari urusan bisnis perkantoran sampai bisnis negatif. Jakarta ibarat gula, bagi pencari kerja, baik yang datang dari Kota lain di penjuru Indonesia, maupun dari negara lain.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah DKI Jakarta perlu merumuskan format baru peran dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini, karena dibeberap bagian tugas mereka juga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas UKM, dalam hal pelatihan tenaga kerja. Dalam hal pengurusan tenaga kerja yang datang dari luar negeri, pengawasan dilakukan oleh Imigrasi.

6. Dinas Agama

Peranan Dinas Agama di DKI Jakarta sungguh unik. Di Kota Metropolitan ini, masih berdiri dengan eksis sekolah agama dan pesantren. Kegiatan keagamaan di wilayah DKI Jakarta sungguh dinamis, aktifnya pengajian yang dikelola para habaib, pesantren, masjid-masjid, kampus-kampus, sungguh menyejukkan. Peran Dinas Agama, menjadi fasilitator yang terus menyuburkan harmonisasi kegiatan keagamaan di Jakarta menjadi penting. Khususnya dalam meningkatkan Kualitas SDM dari sekolah Agama dan Pesantren yang ada di wilayah DKI Jakarta.

7. Museum dan Cagar Budaya

Peranan Museum dan Cagar Budaya melestarikan Kota Tua, Pelabuhan Sunda Kelapa, Budaya Betawi dan museum-museum lainnya, penting untuk memberikan identitas bagi Kota Jakarta. Keberadaan Museum dan Cagar Budaya perlu diapresiasi dengan lebih baik, untuk tetap menjagi Kota Metropolitan Jakarta ini menjadi kota yang berbudaya.

8. Peranan Wanita

Wanita bukan sekedar pelengkap penderita. Perempuan punya peran besar dan strategis dalam mewujudkan SDM berkualitas, dalam mendorong kesejahteraan keluarga. Badan Peranan Wanita, perlu lebih fokus dalam memperkuat perana wanita dalam keluarga dan kehidupan yang lebih luas. Program pembangunan tidak lagi bias jender menjadi penting. Tanpa melupakan fitrah dasar perempuan dalam menyusui dan membesarka anak, maka perlu dibuat diberbagai ruang publik tempat khusus menyusui dan penitipan anak. Sehingga, anak-anak masih mendapatkan sentuhan kasih sayang seorang ibu.

saya ucapkan terimakasih atas masukan dari kawan2 di FB dan khususnya pada tim saya yg dikoordinir oleh Mas Dedi Ekadibrata. Thank you juga untuk tim TROJAN : Zeri, Sati, Echa & teh Wina

Dalam segala aspek patut diberi perhatian, jangan mentang-mentang masih anak-anak lantas para orangtua dan orang dewasa menjadi semena-mena dalam memperlakukan anak.

Dalam pertemuan kemarin 19 Februari 2013 dengan pemprov, komnas anak, DPRD dan dinas-dinas terkait. Seperti pendidikan, sosial, kesehatan dan tenaga kerja, membahas segala aspek tentang hak anak. Harus ada langkah konkret untuk meminimalisir pelanggaran hak anak dimanapun. Maraknya kejahatan seksual pada anak akhir-akhir ini, membuat penanganan ekstra terhadap korban harus ditingkatkan. Selain pemulihan jiwa pada anak yang menjadi korban. Juga pihak rumahsakit bisa memberikan pelayanan visum gratis. Untuk dinas sosial, diharapkan juga memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban berbagai jenis kehajatan. Atau memberikan perlindungan kepada anak yang sedang berhadapan dengan proses hukum.

Solusi untuk memulai langkah konkrit dalam hal ini bisa dilakukan dengan sosialisasi dan asistensi oleh kader-kader lingkugan yang terhubung dengan program-program pemprov. Agar masyarakat dapat melibatkan dirinya secara mudah dan terarah. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat akan mempunyai wadah dan merasa ikut serta dalam tanggung jawab melindungi anak-anak. Maka pembentukan kader-kader di setiap lingkungan yang konsisten dan kompeten dalam mendukung upaya perlindungan anak dalam segala aspek, adalah penting.

Untuk ke depan, setiap aparat daerah yang mampu meminimalisir kejahatan pada anak patut di beri apresasi birokrasi. Namun bagaimanapun, perlindungan hak anak adalah merupakan tanggungjawab kita bersama.

Bagaimana rasanya menjadi anggota DPRD yang didominasi oleh pria

Saya tidak pernah terlalu memperhatikan soal dikotomi gender ketika menjalankan apa yang berhubungan langsung dengan pekerjaan maupun aktivitas saya pribadi, mungkin karena sejak kecil dibiasakan menjadi anak yang mandiri oleh orang tua saya, dimana sejak Sekolah Dasar saya berangkat dan pulang sekolah dengan kendaraan umum (bus) dan orang tua tak pernah membedakan cara mereka membesarkan anak laki-laki maupun perempuan. Bagi saya bukan hal aneh berada di lingkungan yang mayoritasnya laki-laki. Tapi saya rasa ini juga dialami hampir semua bidang pekerjaan ya, (laki-laki>perempuan). Tantangan khususnya mungkin adalah dalam memperjuangkan kebijakan yang sensitif thdp kebutuhan perempuan dan ibu. Namun itulah pekerjaan, selalu ada tantangan

Ada berapa perempuan yang menjadi anggota di DPRD Jakarta?

22 Perempuan dari total 94 Anggota

Apakah Mba mendapat tekanan sebagai perempuan yg duduk di bangku DPRD?

Saya sih tidak merasa secara spesifik ada tekanan terhadap saya karena gender, apalagi kalau kita bicara politik; tekan menekan itu rata terhadap siapa saja, perdebatan sengit karena perbedaan dalam ideologi maupun kebijakan tertentu biasanya lebih dikarenakan visi misi ataupun kepentingan dan titipan aspirasi konstituen masing-masing anggota atau Fraksi. Saya cukup terlatih menghadapi ini karena sudah 10 tahun menjadi kader dan pengurus partai politik (sejak 1998) sebelum untuk pertama kalinya mencalonkan diri (2009). Di tahun pertama saya diamanatkan duduk sebagai Ketua Fraksi gabungan PAN & PKB di DPRD DKI Jakarta, Satu-satunya perempuan dan yang termuda memimpin fraksi.

Apakah menjadi politisi sudah menjadi cita-cita Mba sedari dulu?

Sebelumnya sih selalu ingin jadi diplomat. Tidak terlalu jauh lah dari politik. Tapi semuanya berjalan dan mengalir ke arah politik praktis, dan seakan saya pun secara alamiah memang di sini (politik) tempatnya, berawal dari keterlibatan saya secara aktif di garis depan gerakan mahasiswa khususnya internal kampus saya pada saat menjelang runtuhnya Orde Baru, lulus kuliah lalu menikah dengan mas Chico (Cyril Raoul Hakim) yang selain sebagai pengusaha juga aktivis sosial politik, semuanya menjadi semakin meguat ke arah profesi sebagai politisi.

Sebagai anggota DPRD jakarta, hal-hal apa saja yang menjadi concern utama mba?

Berkenaan dengan keberadaan saya di Komisi E yang mebidangi Pendidkan, Kesehatan, Kepemudaan (KESRA), saya tentunya harus menjadikan hal-hal tersesbut jadi prioritas. Perlindungan terhadap hak perempuan & anak. Pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga di propinsi juga penting. Concern saya secara garis besar sama saja yaitu penyalahgunaan kewenangn yang mengakibatkan rakyat miskin semakin tak berdaya dan kolaborasi ‘jahat’ antara pihak swasta dan birokrasi yang kasata mata ini, berjalan hampir tanpa rintangan berarti dari institusi-institusi penegakan keadilan dan hukum negara (KPK, Kejaksaan, KPPU, Komnas HAM dll). Bahkan kantor mreka hanya berjarak kurang dari 3Km dari pusat kegiatan (Balaikota, Kedinasan dan DPRD) yang menggerogoti anggaran negara yang cukup masif (APBD 2012, Rp. 35 Trilyun).

Menurut Mba, Jakarta ini kota yang seperti apa?

Tiap orang tentunya memiliki pendapat sendiri tentang kota metropolitan yang juga pusat administrasi pemerintahan Negara. Saya melihat Jakarta ibarat seorang Ibu, sebuah kota yang menopang dan bertanggung jawab merawat warga ibarat anak-anaknya. Seorang Ibu dengan jumlah putra putri yang banyak dgn beragam karakter dan keinginan yang berbeda-beda, Ibu ini harus memiliki kesabaran serta kasih sayang yang besar tanpa melupakan azas keadilan sehingga walau kebebasan berekspresi, mencari nafkah dan berkreasi anak-anaknya adalah hal yang utama; Ketertiban dan Kenyamanan kolektif tetap dapat tercipta. Ibu adalah guru pertama anak-anak, seorang Ibu harus sejak dini menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dibarengi dengan etos kerja dan disiplin yang tinggi sehingga terbangunlah karakter anak-anak (warga) yang unggul. Seorang ibu pulalah yang menjaga rumah tangga nya dari kerusakan, ia harus mampu menciptakan kenyamanan dan dengan pekerjaan yg seabrek semua tadi, sang Ibu tetap harus berpenampilan yang terbaik, karena ia pun menjadi pembawa citra keluarga besarnya (baca: Bangsa & Negara)

Apakah kita bisa memiliki Jakarta yang lebih baik ke depannya? Bagaimana cara kita mewujudkannya?

Pasti bisa. Yang utama adalah semua stakeholder (pemerintah: birokrat dan politisi serta warga) terlibat aktif semaksimal yg dimungkinkan oleh kapasitas dan porsinya masing-masing. Dalam hal ini khusus masyarakat harus mulai menyadari bahwa partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era demokrasi ini bukan sekedar memilih 5 tahun sekali di bilik suara. Sesungguhnya memilih dlm PEMILU adalah partisipasi yang sangat minimal dan sudah terbukti tidak pernah menghadirkan perubahan positif yang berarti. Fungsi pengawasan dan penekanan (pressure group) yang belum dilakoni secara maksimal oleh warga telah membuai para pembuat kebijakan, sehingga mereka lupa bahwa ada aspirasi para konstituen yang harus diperjuangkan. Ibarat sebuah rumah yang rusak, perbaikan akan lebih cepat dan maksimal hasilnya apabila seluruh anggota keluarganya mengupayakan dan tak berhenti perbaikan tersebut

Masalah utama apa sih yang dimiliki oleh Jakarta?

Kalau mau jujur permasalahan utamanya adalah kepemimpinan yang lemah dalam perencanaan, implementasi & penegakan aturan. Lemahnya perencanaan & implementasi memicu pembangunan kota yang serampangan yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam berbagai hal seperti ekologi sehingga terjadi banjir. Ketidakseimbangan dalam pengembangan infrastruktur jalan/transportasi dll akibatkan semrawutnya traffic dan kemacetan. Masalah utama lainnya yang tidak kalah penting bahkan fundamental adalah sikap arogan pemimpin serta jajaran administrasinya yang telah terlalu lama memuaskan nafsu keserakahan sehingga telah lama pula lupa akan nilai-nilai kemanusiaan dan azas keadilan. Sikap2 tersebut memicu maraknya kemiskinan dan penindasan berkepanjangan terhadap kaum marjinal, sementara kemudahan (bahkan pelanggaran hukum dibiarkan)diberikan kepada segelintir kelompok maupun individu yang sudah berkelebihan dalam segala aspek.

Apa tantangan utama dalam menjalankan tugas Mba di komisi E yg menangani soal kesra?

Tantangan nya adalah kultur pemerintahan dan wakil rakyatnya yang mengedepankan ‘proyek’ untuk memperkaya diri dan melupakan fungsi2 pengabdiannya. Alokasi dana maupun alokasi waktu dan tenaga untuk bekerja bagi masyarakat yg membutuhkan justru jauh lebih sedikit daripada rapat-rapat pembagian keuntungan materiil yang bukan hak mereka.

Mba terlihat aktif menyuarakan isu-isu yg berkaitan dengan generasi muda. Tanggapannya?

Generasi muda adalah tunas bangsa, pemberdayaan dan pembangunan karakter yang paripurna penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan kemajuannya. Ibarat pertandingan lari estafet generasi inilah yang akan dioper tongkat estafet dan melanjutkan lomba, dan selalu pelari terakhir adalah yang paling tangguh.

Apakah benar mba akan mencalonkan diri menjadi Gubernur thn depan?

Insya Allah.

Kalau mba jadi gubernur, mba akan menjadikan jakarta spt apa?

Kemacetan yang masih dapat ditolerir, Banjir yag terjadi hanyalah yang benar-benar akibat dari alam, bukan karena kelalaian serta keserakahan manusia. Warga yang memilliki kesetaraan kemudahan aksesnya terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kota yang seimbang dalam pembangunan antara pusat perniagaan dan ruang terbuka hijau. Pemerintahan yang menitikberatkan pengabdian serta pelayanan dlm melaksanakan tugas. Masyarakat yang berbudaya dan mengerti tugas tanggung jawabnya sebagai warga dan tidak semata hidup untuk bekerja namun juga dapat mengalokasikan waktu dan sumber dayanya untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga sehingga tercipta sebuah komunitas besar yang hidup bahagia, nyaman dan tenteram. Singkatnya: JAKARTA YANG MANUSIAWI

Hal-hal apa saja yang mba sukai dari jakarta? kalau hal yg dibenci?

Saya menyukai keberagaman Jakarta. Keberagaman kultur dan budaya yang sarat dengan latarbelakang sejarah yang unik. Saya membenci perilaku kita yang merusak dan hanya mengambil keuntungan dari kota yang telah memberi tempat dan kesempatan hidup kita dan para pendahulu kita.

Kalau di waktu senggang, apa yang sering mba lakukan?

Menghabiskan waktu bersama suami dan anak-anak. Kami berolahraga bersama, menonton pertunjukan musik dan teater, mengunjungi toko/pameran buku. Dan juga masih disempatkan bersosialisasi dengan sahabat-sahabat lama saya (teman semasa sekolah & kuliah)

Apa arti keluarga buat mba?

Segalanya

“Ada rencana (katanya) buat membangun Pelabuhan Marunda, Jakarta, yang sudah disebut-sebut ‘siap bersaing dengan Singapore’! Apakah perlu bersaing dengan Singapore yang jelas pelabuhannya punya fungsi berbeda? Bukankah Singapore pelabuhannya… tempat singgah perkapalan dunia, yang datang dan pergi mengangkut berbagai barang dalam proses menjadi produksi industri?”

“Se(mentara itu,)… pelabuhan… di bandar Jakarta… buat ekspor bahan mentah dan produksi berbagai industri Indonesia… dan membongkar muatan… yang datang dari berbagai pelabuhan dunia! Pelabuhan Singapore yang rapi, bersih, teratur, aman, dan tertib bisa bekerja sama dengan pelabuhan Jakarta dengan saling membuat keuntungan (tanpa rugi karena bersaing)!”

“Kita suka sekali buka mulut mau membangun jembatan terpanjang di dunia atau menara komunikasi tertinggi dan aneka ragam yang “ter”! T(et)api apakah banyak gunanya kalau hanya ‘kehebatan’ saja yang jadi inspirasinya?” Begitu email Lasma Siregar, Jumät 19 Maret 2010.2:41.

Teman dekat penulis artikel ini, yang nisbi lama berkecimpung di kegiatan pelabuhan, terutama di terminal peti kemas, juga pernah tersenyum aneh, ketika penulis membayangkan revitalisasi sungai dari Passer Baroe 1820 sampai ke Ancol sebagai a kind of inland harbor seperti di kota Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Dulu, abad ke-18, menurut riwayat Jakarta tempo doeloe, tongkang menurunkan atau memunggah muatannya di Pasar Baru.

“Mas, kita bicara yang riil-riil saja. Banyak bangunan kosong berserakan di sepanjang jalan dari Tanjungpriok ke Cawang saja. Tetapi, gagasan teman kita tentang dry port (harfiah: pelabuhan kering) belum pernah dapat terlaksana. Berapa uang yang dihamburkan sia-sia, ketika barang terpaksa menumpuk di bilangan Priok?”

“Soal Pelabuhan Marunda dan semacamnya di Jakarta ini, bagi saya, bila semua pelabuhan kecil di pantai DKI ini dapat berfungsi melayani armada gurem saja, itu sudah bagus. Artinya: lebih banyak nyawa yang akan dihidupkan dan perut yang dapat diempanin,” kata teman yang terakhir sekali mengurus “penempatan” parabola di lingkungan Priok itu.

Terhambat Izin?

KEMBALI KE soal pembangunan Pelabuhan Marunda, aneh bin ajaib, sampai tahun 2009, pihak terkait masih mengimbau Pemerintah Provinsi DKI segera menerbitkan izin pembuatan rencana induk (masterplan) pengembangan Pelabuhan Marunda, guna mempercepat pembentukan kawasan ekonomi khusus di areal tersebut.

Direktur PT Karya Teknik Utama (KTU) saat itu, Wardono Asnim, menyatakan pengembangan pelabuhan tersebut sudah dimulai lima tahun lalu, ditandai dengan kesepakatan pembentukan perusahaan baru, yakni PT Karya Citra Nusantara (KCN), antara PT KTU dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

“Sejak pembentukan PT KCN pada (tanggal) 3 Agustus 2004 itu, (Pemprov) DKI belum menerbitkan izin pembuatan master plan. Bahkan, usul… percepatan yang diajukan sejak awal 2008 juga belum direspons,” katanya dalam surat resmi yang dikirimkan ke Komisi A DPRD DKI.

Wardono saat itu menambahkan bahwa perusahaannya yang merupakan mitra kontraktor PT KBN, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI, juga minta aparat terkait, yakni Dinas Tata Ruang dan Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan segera memproses izin master plan tersebut.

Menurut ia, akibat terhambatnya izin tersebut, dari “rencana besar” pembangunan Pelabuhan Marunda, yang baru terealisasi kini hanyalah pemasangan tiang pancang pertama pada tanggal 16 Oktober 2008, dengan rencana lahan terbangun seluas 182 m2 dari total rencana 257 m2.

Ketika menanggapi hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Administrasi DKI saat itu, Mara Oloan Siregar, mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih mengaji proyek pembangunan tersebut, terutama dari sisi administrasi atau kerja sama perusahaan terkait.

“Dalam perjanjian antara PT KBN dan PT KTU itu, ada point yang lemah. Point itu menyebutkan apabila izin pembangunan dermaga tersebut tidak dapat dipenuhi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka perjanjian batal demi hukum. Ini kan bisa jadi masalah.”

Sampai bulan April 2011, dilaporkan bahwa tak kurang dari Gubernur Fauzi Bowo menyatakan bahwa pembangunan pelabuhan internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda itu masih terkendala izin dari pemerintah pusat.

Wow, dari realitas ini, Anda dapat saja menduga-duga betapa banyak persoalan yang muncul, termasuk seberapa jauh Pemprov DKI Jakarta memiliki otonomi dalam membangun daerahnya sendiri. Dengan demikian, benarkah “rencana besar” ini visioner atau hanyalah mimpi di siang hari belaka. (*/MMSM)

“Dari sisi pelayanan, pasca-privatisasi kepada kedua mitra asing, tidak (tercatat adanya)… perbaikan dan peningkatan yang berarti. Ini terlihat dari sejumlah indikator utama kualitas pelayanan air minum.”

Demikian disimpulkan dari audiensi antara Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA) dengan anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Wanda Hamidah.

Audiensi di Jakarta, Rabu 30 November 2011, ini dihadiri juga oleh Tim Jakarta Bergerak. Calon gubernur DKI Wanda Hamidah didampingi oleh Dedi Ekadibrata, dan Adhe Noor, sedangkan dari pihak KRUHA, ada Hamong, Reza Ijeck, dan Prigi Arisandi.

Dalam “Pidato Kebangsaan”-nya pada bulan Juli 2011, Wanda Hamidah menyatakan bertekad akan mengembalikan “bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.”

“Target pertambahan pelanggan… tahun 1998–2000 tidak mencapai ketentuan kontrak, dan lebih rendah dibanding pertumbuhan sebelumnya oleh PAM Jaya (Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya). Target teknis pemakaian air tidak tercapai, tetap di bawah kinerja PAM Jaya.”

Demikian dinyatakan dalam simpulan itu, yang diumumkan dalam laman Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada hari Kamis 1 Desember 2011.

Tingkat kebocoran pipa juga tidak sesuai dengan klausul dalam kontrak dan harapan masyarakat. Tingkat kebocoran pada saat dikelola PAM Jaya 53%, kini berkisar pada angka 48%.

Namun, untuk menekan tingkat kebocoran (non revenue water), kedua mitra asing itu hanya melakukan pembatasan operasi mesin pompa yang terdapat di setiap instalasi. Dampaknya sejumlah daerah dalam jangkauan pelayanannya malah mengalami kekurangan air (Komparta, 2005).

Pelanggan

SEBELUM TERJADI privatisasi, pertambahan pelanggan baru periode 1988–awal 1998 mencapai antara 9.698–63.934 pelanggan per tahun. Setelah privatisasi, pertambahan jumlah pelanggan justru merosot drastis. Pada tahun 1998, antara Februari dan Desember, dua mitra swasta itu meraup pelanggan baru 21.533 orang.

Jumlah ini jauh lebih kecil dari perolehan pelanggan baru yang didapatkan oleh PAM Jaya pada tahun 1997, sebelum terjasi privatisasi, yaitu 63.934 pelanggan baru. Bahkan, pada tahun 1999, semester pertama, perolehan pelanggan baru dua mitra swasta asing itu merosot tajam, menjadi hanya 4.879.

Bandingkan angka itu dengan perolehan PAM Jaya sebelum terjadi privatisasi pada bulan Januari 1998. Perolehan pelanggan baru untuk satu bulan 5.804 orang.

Rasio warga yang terjangkau, sesudah privatisasi, tidak berubah signifikan. Pada tahun 1997, sebelum privatisasi dilakukan, 52% warga Jakarta terjangkau PAM Jaya, sedangkan setelah privatisasi menjadi 59% pada tahun 2002.

Kualitas Air PDAM

KUALITAS AIR juga relatif tidak berubah sebelum dan sesudah privatisasi. Bahkan, untuk beberapa indikator seperti konsentrasi deterjen, setelah privatisasi, kualitas airnya justru menurun.

Pada tahun 1998, misalnya, konsentrasi deterjen mencapai 0,12 mg/liter. Demikian juga pada tahun 1999, konsentrasi deterjen 0,17 mg/l. Padahal, standar konsentrasi deterjen ialah 0,05 mg/l.

Bandingkan dengan sebelum privatisasi, konsentrasi deterjen masih memenuhi standar seperti pada tahun 1993: 0,031 mg/l dan 1994: 0,016 mg/l.

Tarif Air

TARIF AIR di Jakarta rata-rata Rp5.000 per meter kubik. Angka ini paling tinggi di Indonesia. Tarif tinggi karena sejak awal kontrak sudah mahal, yakni Rp1.700. Tarif terus mengalami kenaikan karena inflasi, dan kenaikan tarif otomatis tiap enam bulan.

Dari tariff berjumlah demikian, Rp4.600 untuk membayar imbalan kepada operator asing (PT Palyja dan PT TPJ). Sisanya untuk membayar utang PDAM kepada pemerintah, defisit, serta badan regulator.

Apabila kenaikan tarif air otomatis tidak disetujui pemerintah, kedua operator asing itu akan membebankan selisih water charge (imbalan air) dan tarif air kepada Pemerintah DKI sebagai utang.

Saat ini Pemerintah DKI justru memiliki utang sekira Rp900 miliar kepada operator asing karena tarif air tidak dinaikkan dalam periode 1998–2001.

Pelayanan

KEMBALI KE tingkat layanan, warga menganggap kualitas air minum setelah privatisasi tetap keruh dan berbau tidak sedap. Demikian pengakuan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pelanggan dan Masyarakat (FKPM).

Selain mengeluh soal kualitas air minum, warga juga mempersoalkan distribusi air bersih yang tidak merata. “Rumah yang berada di pinggir jalan besar bisa mendapat(kan) air dengan lancar, sementara rumah di tengah perkampungan, airnya sering mati,” kata Ahmad Syarifudin, ketua Dewan Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara.

Distribusi air yang tidak merata akibat kecilnya tekanan air dikeluhkan oleh anggota Lembaga Masyarakat Kota Jakarta Barat, Sukarlan. Menurut ia, selama bertahun-tahun warga di Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat, harus mencari air sekira pukul 03.00, karena air baru mengalir pada jam tersebut.

Warga perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat, juga mengaku sering frustasi terhadap pelayanan PT Palyja yang dianggapnya tidak peka terhadap kesulitan yang dialami konsumennya. Mereka mengeluh meski air tidak menetes, tagihan rekening terus mengalir.

Itu baru keluhan warga secara individual. Bagaimana gambaran warga secara keseluruhan terhadap PT TPJ dan PT Palyja?

Studi yang dilakukan dalam rangka Ex-Post Evaluation for ODA Loan Projects (2001) menyatakan bahwa bahwa sekira 40% responden tidak puas dengan layanan PT TPJ.

Kelas I ialah air yang dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas II ialah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, budi daya ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kronologi Privatisasi Air Jakarta

1922: Pada tanggal 23 Desember untuk pertama kali air yang berasal dari Ciburial, Bogor, dialirkan ke kota Batavia (kini: Jakarta), dan pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi PAM Jaya.

1945–1963: Pelayanan air minum dilaksanakan oleh Dinas Saluran Air Minum Kota Praja di bawah Kesatuan Pekerjaan Umum Kota Praja.

1977: Pada tanggal 30 April 1977, PAM Jaya disahkan berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 3/1977.
Pada tanggal 2 November 1977, PAM Jaya dikukuhkan oleh SK Mendagri No. PEM/10/53/13350, diundangkan dalam Lembaran DKI Jakarta No. 74 tahun 1977.

1997: Pada tanggal 6 Juni 1997, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama PAM Jaya dengan dua mitra swasta selama 25 tahun, yaitu PT Garuda Dipta Semesta yang saat ini menjadi PT PAM Lyonnaise Jaya (PT Palyja) dan PT Kekar Pola Airindo yang saat ini menjadi PT Thames PAM Jaya (PT TPJ).

1998: Pada tanggal 1 Februari 1998, operasional secara penuh pelayanan air minum pada wilayah usaha dilaksanakan oleh dua mitra swasta tersebut.

2001: Setelah melalui negosiasi, perjanjian kerja sama direvisi dan dinyatakan kembali (amended and restated) dengan perjanjian kerja sama 22 Oktober 2001.

2004–2005: Pada tanggal 24 Desember 2004, ditandatangani kesepakatan addendum perjanjian kerja sama 2001 untuk wilayah barat (PT Palyja).
Pada tanggal 7 Oktober 2005, ditandatangani kesepakatan addendum perjanjian kerja sama 2001 untuk wilayah timur (PT TPJ).

Mengurai masalah banjir tak bisa singkat, apalagi memang letak dataran yang cukup rendah bila dibandingkan dengan permukaan laut. Namun pembangunan pembangunan di atas Ruang Terbuka Hijau dan pesisir; pengerukan, penimbunan oleh pengembang, sangat signifikan dalam menambah titik area banjir di Jakarta. Penyelesaiannya tentu dengan menghentikan pembangunan seperti ini dan ketegasan menggusur bukan hanya rakyat kecil tapi juga pertokoan dan perumahan mewah yang telah melanggar dan akibatkan banjir di sekitarnya.

Menyoal kemacetan, kita dapat banyak belajar dari Singapura dan Hong Kong memiliki sistem transit yang sangat berhasil dan penggunaan mobil yang sangat rendah. Mereka memilih untuk memprioritaskan MRT daripada kendaraan bermotor pribadi maupun transportasi umum mobil.

Untuk mencapai kesuksesan tersebut diperlukan cara2 untuk pertama merubah budaya penggunaan kendaraan bermotor yg sangat tinggi.

Beberapa cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan orientasi pejalan kaki di daerah pusat/keramaian kota dengan membangun trotoar lebar serta akses pejalan kaki lainnya seperti jembatan penyebrangan dll.
2. Pembatasan parkir.
3. Biaya kepemilikan mobil yg tinggi dengan berlakukan pajak yang tinggi pada mobil, mencabut subsidi bahan bakar tanpa kecuali khusus untuk DKI Jakarta dan menaikkan biaya administrasi lainnya serta pajak dan biaya parkir yg mahal.
4. Perencanaan kota benar-benar berbasis integrasi sistem transit Massal yang cepat (MRT). Meningkatkan orientasi pejalan kaki dan sepeda untuk akses lokal ke pusat-pusat. Perencanaan penggunaan lahan benar-benar tidak didasarkan pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

Mengenai kesehatan dan pendidikan warga, akses bagi siapapun tanpa kecuali harus dibuka selebar-lebarnya. Jangan ada lagi Rumah Sakit yg menolak pasien karena tidak mampu secara ekonomi. Pendidikan gratis di Sekolah2 Negeri, juga harus terbuka bagi anak dengan kebutuhan khusus dari keluarga pra-sejahtera. Kesempatan mendapat pendidikan yang sesuai dan spesifik juga harus berlaku untuk anak yang cacat fisik, autis, dan dengan kebutuhan khusus lainnya.

Semua itu tak mungkin bisa terlaksana seperti harapan kita semua tanpa menyentuh dan mencoba semaksimal mungkin memecahkan muara persoalan bangsa ini: “kemiskinan Integritas” Kejujuran adalah prinsip dasar integritas. Jakarta sebagai ibukota termasuk pengidap tingkat akut bila ketidakjujuran kita ibaratkan sebagai penyakit.

Menilik kasus Abrar putra ibu Irma Windi yang membongkar konspirasi contek massal yang diorganisir guru-guru & Kepala Sekolahnya. Yang akhirnya pihak sekolah bersama beberapa oknum Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan mengajak orang tua murid lainnya untuk justru mengucilkan Abrar (12 tahun) yang berani jujur.

Bayangkan di tingkat pendidikan dasar, anak sudah dididik untuk tidak jujur, manusia Indonesia seperti apa yang diharapkan tumbuh dari sistem seperti ini? Jual beli kekuasaan jadi biasa, jual beli keadilan jadi tradisi semua karena bangsa ini miskin integritas. Muaranya adalah ketidakjujuran, cermin jalan pintas. Jalan pintas untuk lulus ujian, jalan pintas untuk sukses.

selama 10 tahun terakhir ratusan hektar Ruang Terbuka Hijau hilang, dibangun Mall atau apartemen & perumahan eksklusif, beberapa hari terakhir pun muncul lagi isyu jual beli perda Rencana Tata Ruang Wilayah dimana 30 tahun perencanaan pembangunan dan pengembangan ibukota ditransaksikan dalam bentuk rupiah-rupiah puluhan, ratusan juta dan milyaran antara “Pengembang Properti-Pemprov-DPRD”. Sementara 27 ribu papan reklame dibiarkan tak bayar pajak selama thn 2010 (hampir 30 Milyar hilang tahun lalu dari sini), rehab gedung-gedung sekolah yg dikerjakan tangan ketiga bahkan keempat yang tak gunakan material sesuai spesifikasi sehingga rawan bocornya anggaran hingga 60% per unit. Ini menjadi biasa. Biasa bagi pelaku. Biasa bagi penegak hukum bahkan mayoritas wakil rakyat.

Masyarakat harus lebih serius dalam berdemokrasi, karena ‘dari’ ‘untuk’ dan ‘oleh’ rakyat artinya partisipasi masyarakat tak selesai di bilik suara. Peran serta aktif masyarakat Jakarta dengan terlibat langsung dalam pengambilan-pengambilan keputusan di tingkatan terendah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Komite Sekolah, menjadi sukarelawan gerakan gerakan sosial, aktif berdemokrasi dan selalu memilih dalam proses Pemilu serta terus mengawasi, mengkritisi juga mengapresiasi politisi-politisi yang mewakili kita. Masyarakat, politisi, birokrasi harus bersama merawat ibukota tercinta dan membawanya ke arah yang membanggakan. Menjadikannya kota yang memanusiakan warganya, berbudaya luhur dan nyaman untuk semua. Jakarta yang Manusiawi

Sebelum jatuh ke tangan orang Islam pada tahun 1527 M dan Belanda pada tahun 1619, kota ini bernama Sundakelapa, yang merupakan wilayah dan pelabuhan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Waktu itu Sundakelapa berada di bawah kekuasaan Bupati Pangeran Rangsang Jiwa, yang tunduk kepada Raja Sunda.

Pangeran itu, yang juga dikenal sebagai Prabu Anom Mental Buana dari Kerajaan Tanjung Barat, ialah cicit Prabu Mundingkawati, penguasa kerajaan tersebut, yang kini terletak di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Guna mempertahankan kerajaan dan pelabuhannya, raja Pajajaran, Guru Gantangan (k. 1513–1527), menjalin persahabatan dengan bangsa Portugal di Malaka. Bahkan, Raja Sunda datang ke Malaka guna mengikat perjanjian dagang dengan Gubernur Malaka, Alfonso de Albuquerque.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1522, orang Portugal datang di Sundakelapa guna mengadakan perjanjian dagang dengan Raja Sunda. Pada tanggal 21 Agustus 1522, tercapai kemufakatan antara Portugal dan Raja Sunda untuk mengadakan hubungan dagang.

Dalam perjanjian itu, di antaranya dinyatakan bahwa “orang Portugal diizinkan mendirikan benteng di Sundakelapa” yang kemudian ditandai dengan padrao sebagai tanda tempat didirikannya benteng Portugal di sekitar Kali Ciliwung.

Pendirian benteng ini dimaksudkan untuk mempertahankan keberadaan Pelabuhan Sundakelapa agar tetap dalam kekuasaan Raja Sunda dari kemungkinan penguasaan oleh orang Islam.

Perjanjian Raja Sunda dengan Portugal itu ditandatangani oleh beberapa wakil, di antaranya mandaritoda (menteri), tamungo sangue de pate (tumenggung), sam angy depaty (sang adipati), dan pejabat pabean.

Akan tetapi, usaha Raja Sunda melindungi Sundakelapa itu sia-sia. Pelabuhan tersebut direbut oleh orang Islam dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Fadhillah Khan. Sebagai tanda telah direbutnya Sundakelapa, sang senapati memberi kota ini nama baru, Jayakarta, yang berarti “kemenangan yang nyata” atau “kemenangan yang sempurna atau gemilang”.

Fadhillah Khan pun memperoleh gelar abhiseka Fatahillah, yang bermakna “kemenangan berkat pertolongan Allah.” Ini seperti yang tersurat dalam Al-Qurän ayat pertama Surah Al-Fath, “Inna fatahna laka fathan mubina” yang bermaksud “Sesungguhnya kami (Allah) telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.”

Dengan demikian, Jayakarta itu sama arti dengan fathan mubina (kemenangan yang nyata). Fatahillah kemudian diangkat sebagai adipati pertama Jayakarta, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1527, yang kemudian dijadikan hari lahir kota Jakarta.

Semangat Jihad

PADA TANGGAL 23 Oktober 1527, armada Portugal yang dipimpin oleh Francisco de Sa –yang disebut Frangko Bule Jangkung dalam manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari (Kisah Mula Jadi Negeri Cirebon)– berusaha menghancurkan Bintan, salah satu pelabuhan Islam yang penting di Kepulauan Riau, tempat Sultan Mahmud dari Malaka menyembunyikan diri dan mengatur penyerangan terhadap kapal Portugal.

Francisco de Sa melanjutkan pelayaran ke timur. Sebelumnya, satu kapal Portugal diserang badai hingga terdampar di Pelabuhan Sundakelapa. Kapal itu diserang oleh orang Islam, begitu tahu Francisco de Sa akan datang ke Sundakelapa membawa armada. Terjadilah pertempuran sengit.

Tetapi, orang Islam yang dipimpin oleh Fatahillah tanpa sulit-sulit memukul mundur orang Portugal. Tentaranya banyak yang mati dan terluka, termasuk Francisco de Sa. Fadhillah Khan memiliki prajurit yang relatif lebih banyak, yang pada diri mereka tertanam jihad, semangat juang yang diilhami oleh ajaran Islam.

Kehadiran Wong Bagus Pase di Sundakelapa, selain untuk menguasai bandar, juga dimaksudkan sebagai upaya melanjutkan tabligh Islam, bersama Pangeran Surasa dari Cirebon dan Ratu Zainab, adik Fatahillah.

Sayang, pada tahun 1546, Fatahillah dipanggil oleh Sultan Trenggana ke Demak untuk memimpin ekspedisi merebut ujung timur Pulau Jawa. Ia pun menyerahkan jabatan adipati kepada Tubagus Angke, yang lalu memegang tampuk pemerintahan di kota Jayakarta sebagai daerah vassal (taklukan) Kerajaan Banten dari tahun 1546 sampai tahun 1596.

Menurut Carita Purwaka Caruban Nagari, Tubagus Angke ini putra Pangeran Panjunan atau Syaikh ‘Abd al-Rahman, saudara tua Syarifah Baghdadi, ibu tua Fatahillah. Tubagus Angke juga menantu Sultan Banten Maulana Hasanuddin, karena pernikahannya dengan Ratu Pembayun ing Banten.

Berita ini diuraikan oleh Ferdinand Mendez Pinto dalam bukunya, Les Voyages Advantureux, sebagaimana dikutip oleh Slamet Mulyana dalam bukunya, Runtuhnja Keradjaan Hindu Djawa dan Timbulnja Negara2 Islam di Nusantara, Bhratara, Jakarta (1968:125).

“Bahwa Tagaril (Fadhillah Khan) pada tahun 1546 menerima perintah dari raja seluruh Jawa, yang disampaikan oleh Nyai Pombaya (Nyai Pembayun, adik Sultan Trenggana), janda yang sudah berumur 60 tahun. Raja Sunda (Kelapa) Tagaril berangkat ke Jepara dengan membawa 40 kapal, karena raja Jawa itu sedang bersiap-siap menyerbu Blambangan. Raja Panarukan telah siap menghadang kedatangannya dengan 2.700 kapal dan 1.000 jung.”

“Pangeran Prabu beserta segenap pembesar bertolak. Raja Sunda, menantu Sang Prabu, memimpin angkatan darat sampai Panarukan. Namun, serbuan itu mengalami kegagalan. Pangeran Prabu Demak terbunuh akibat pengkhianatan oleh tukang sirihnya. Jenazahnya diangkat ke Demak, lalu dikebumikan. Sejak itu, timbul kerusuhan dalam negara.”

Setelah meletakkan jabatan, Tubagus Angke digantikan oleh putranya, Pangeran Wijayakarta atau Pangeran Jayakarta atau Jayakarta Wijayakrama atau Jayawikarta atau Kawis Adimarta atau Sungasa Jayawikarta, yang lahir dari Ratu Pembayun. Oleh Belanda, ia disebut Conink van Jaccatra. (MMSM)

“Lebih baik selebritis berkarakter politisi, daripada politisi berkarakter selebritis”

Secara histories, citra politik adalah wacana baru yang kini telah melebur menjadi kebiasaan politisi untuk memanipulasi image personality. Tidak sepenuhnya produksi citra adalah hal buruk, keputusan yang berlandaskan pada kepentingan umum, baik bagi kebanyakan konstituen adalah sebuah citra positif. Secara sederhana, politisi selama berada pada lingkaran politik akan selalu memproduksi citra bagi dirinya sendiri. Tentu, seringkali yang terjadi adalah citra diri berbentukmanipulative. Publisitas berbayar semisal iklan politik, pembelian ruang siaran di media massa adalah bagian dari lingkaran citra manipulatif. Sebaliknya, kehadiran relawan politik suatu partai di wilayah bencana, pemberian sumbangan dan kegiatan sosial lainnya adalah publisitas afiliasi kebaikan.

Citra politik, identik dengan pengemasan perwajahan atau covering image personal. Semakin populer baik secara fisik maupun perilaku maka semakin baik pencitraan yang di ciptakan. Selebritis, adalah wilayah yang paling mudah melakukan citra politik. Selain dekat dengan media massa, aktor politik dari kalangan selebritis memiliki nilai walkpoint view tersendiri, yakni popularitas. Sebut saja Wanda Hamidah, politisi yang berasal dari kalangan elit selebritis, secara fisik tentu menarik bagi kalangan bapak dan ibu. Di tambah dengan goresan keramahan dan senyum khasnya. Tentu hal tersebut bagian dari detail citra-nya. Apalagi, Wanda telah mengenal media massa dengan baik dan hal tersebut penting bagi politisi seperti dirinya.

Meskipun demikian, media massa sering kali menjadi musuh utama bagi politisi, apalagi mereka yang berasal dari selebritis, bagaimanapun juga tingkah laku, bahkan ambisi yang berbalut niatan baik bisa berubah makna ketika politisi tidak memiliki kedekatan dengan media massa. Sehingga wajar ketika media massa di musuhi oleh sebagian politisi tanah air. Tentu kita semua masih ingat dengan ucapan Marzuki Alie tentang kehidupan pantai, “Kalau tidak ingin terkena Tsunami, ya jangan tinggal di pantai”, mungkin terkesan arogan dalam kalimat tersebut, dalam politik kalimat tersebut bermakna sama dengan “Kalau tidak ingin di kejar media, ya jangan jadi politisi”.

Citra Wanda Hamidah

Menurut James J. Coleman dan Carl G. Rosberg (1964), integrasi nasional akan berhasil jika elite politik mampu mengitegrasikan hubungan yang baik antar elit dan massa (rakyat). Hubungan yang baik ini meliputi hubungan politik yang adil dan harmoni, sehingga tercipta integrasi politik dan integrasi teritorial. Petikan ini di maksudkan untuk tidak terjebak dalam kehidupan citra yang penuh dengan makna manipulasi. Untuk itu, menjadi politisi yang benar dan berpihak pada kepentingan rakyat tidaklah mudah, tidak cukup hanya dekat dengan rakyat, namun juga harus dengan dengan penguasa lainnya, termasuk dengan kekuatan media massa

Untuk pertama kalinya citra politik menjadi pioneer popularitas adalah karena lahirnya sistem pemilihan umum secara langsung, demokrasi menjadi alasan utama terbentuknya sistem tersebut. Sehingga, politisi terlibat persaingan (bukan kompetisi) antar politisi. Pemilihan langsung memaksa citra politisi tampil mewah dengan balutan kebaikan dan sumber simpati lainnya.

Secara langsung, penulis belum pernah bersentuhan dengan Wanda Hamidah. Namun demikian, enulis mengikuti beberapa berita tentang sosok politisi perempuan ini. Stigma masyarakat awam maupun akademis hingga hari ini masih meyakini ketidak-cakapan politik selebritis. Hal tersebut wajar jika berkaca pada pengalaman, mereka ditempa untuk menghibur melalui ekspresi hiburan, Eko dengan Lawakannya, Primus Yustisio dengan lakonnya dalam sinetron, begitu pula dengan Dede Yusuf, Dicky Chandra dan beberapa lainnya. Mereka adalah politisi instan, bermodalkan popularitas dan citra manipulatif.

Bagaimana dengan Wanda, mungkin saja terlihat sama, akan tetapi ada nilai lebih yang ia miliki, secara pendidikan ia telah matang, baik pendidikan politik maupun pendidikan formal keilmuan. Kegiatan yang berbasis kemasyarakatan telah dilakoni dengan penuh perhatian terhadap generasi Jakarta, sebut saja sensitifnya ia saat terjadi kerusakan sekolah dasar di beberapa tempat di Jakarta. Semangatnya untuk perubahan politik santun setidaknya di dukung oleh partai politik yang menaungi kiprahnya. Bisa jadi tulisan ini tidak begitu jelas, tapi ini bukan sebuat pembelaan tendensus terhadap Wanda, dan jujur penulis mengenal dengan sosok Wanda Hamidah.

Lebih baik selebritis berjiwa politisi, daripada politisi yang berjiwa selebritis. Susunan kalimat kedua tersebut setidaknya di lakukan oleh penguasa negeri ini. Jadi, kalaupun konstituen Jakarta menghendaki Wanda memimpin Jakarta untuk meneruskan imajinasi pembangunan Fauzi Bowo, hal tersebut patut untuk tidak di ragukan. Setidaknya, ia terlahir dari partai yang benar dan posisi yang benar pula.

Selamat berjuang Bu,.

Yang baru disahkan itu Perda tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KorPRI), Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Perda tentang Penanggulangan Bencana Daerah, dan Perda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, sedangkan yang direvisi: ialah Perda tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten.

Penambahan dan perbaikan legislasi itu “diharapkan… meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan menjadi lebih baik.”

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo bersyukur, karena Perda yang disahkan merupakan tuntutan warga. “Landasan hukum berupa peraturan daerah ini sudah menjadi kesepakatan kita sejak lama. Jadi, sejak awal tahun kita masukkan di badan legislasi dan memang karena berbagai kesibukan anggota dewan baru bisa disahkan sekarang. Nanti kita bisa tindak lanjuti, itu yang lebih rinci dan lebih tegas,” katanya.[1]

Dari berita ini, dapat muncul banyak pertanyaan. Yang ingin disorot kali ini ialah salah satu Perda tersebut mengatur perlindungan anak dari tindak kekerasan. Tetapi, perlindungan ini terbatas pada tindak kekerasan domestik atau tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Padahal, kita tahu, dari tahun ke tahun, di Ibu Kota, terjadi tindak kekerasan antara mereka sendiri, terutama anak yang sudah menginjak usia remaja.

Yang paling anyar terjadi ialah tindak kekerasan tawuran antara Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 70 dan SMAN 6, yang berlokasi berdekatan di bilangan Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan.

Tiga anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta angkat bicara. Nawawi minta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta melakukan mapping pada semua sekolah. Mapping perlu dilakukan guna mengantisipasi agar tidak ada lagi tindakan kekerasan di sekolah. “Seyogyanya Disdik melakukan mapping, mendata semua sekolah. Jangan-jangan ada SMAN 70 (yang) lain,” katanya di Jakarta pada hari Jumat 28 Oktober 2011.[2]

Mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas tindakan kekerasan, Nawawi akan menyetujui jika Kepala SMAN 70 Bulungan dicopot dari jabatannya. Namun, pencopotan jabatannya harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP). “Dia kan PNS. PNS sudah ada aturannya. Jika ia menyalahi PP, ia bisa dipecat,” katanya.

Wanda Hamidah mengaku tidak puas terhadap keputusan Disdik yang akan mengadakan dakwah di setiap sekolah. Disdik berpandangan akar masalah kekerasan terjadi di sekolah ialah kurangnya kekuatan agama yang dimiliki siswa. “Itu kan tidak nyambung,” kata Wanda. “Bullying tidak hanya terjadi di SMAN 70, tidak hanya terjadi di DKI, bahkan mungkin di  seluruh Indonesia.”

Wanda minta Pemerintah DKI menghapuskan segala bentuk perploncoan yang ada di sekolah. Perploncoan itu bisa membahayakan siswa. “Manusia jadi seperti halnya binatang,” kata Wanda. “Semua tindakan siswa kelas 1… diatur oleh kakak kelas. Hal selanjutnya yang harus diambil (oleh) pemerintah ialah penegakan hukum.”

Pada bulan sebelumnya, Ditian Corisa menyatakan, kewenangan untuk memutuskan siapa yang bersalah dalam aksi kekerasan tersebut tetap ada pada pihak Kepolisian. “Kami tetap mengembangkan praduga tidak bersalah,” katanya pada hari Jumat 23 September 2011.[3]

Ditian minta pihak sekolah ikut bertanggung jawab atas kegiatan siswanya, kendati terjadi di luar jam sekolah. Menurut dia, sekarang bukan saatnya saling melempar kesalahan dan tanggung jawab. “Sekolah itu tidak hanya urusan sains, tapi juga pengembangan jiwa saling menghargai; Itu masuk dalam fungsi sekolah: memberikan pendidikan; Sekolah dan orang tua harus bertalian… mengontrol anak,” katanya.

Ditian berharap semua pihak dapat bergerak bersama mengembangkan iklim tenggang rasa dan pemahaman yang benar agar generasi muda tidak menjadi mudah tersulut. Hal ini terutama menyangkut pemahaman agama dan kepancasilaan.

Dia pun mengimbau kasus tawuran yang melibatkan siswa SMAN 6 dan SMAN 70 tidak lagi dibesar-besarkan. “Tolong bantu agar tidak terbangun opini bahwa mereka (pe)langgan… tawuran, karena anak-anak ini kan sebenarnya polos,” katanya.

Tidak lagi dibesar-besarkan? Lho, ini kan sudah menjadi tradisi yang –pinjam istilah Orde Baru– sudah menjadi bahaya laten. Betapa tidak, “SMAN 6 dan SMAN 70 Jakarta sejak dahulu dikenal sering saling baku hantam. Kedua sekolah yang tempatnya saling berdekatan di daerah Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan ini, bagai anjing dengan kucing yang tidak pernah akur.” Begitu ditulis orang di Internet.[4]

“Ternyata mereka kini melakukan perdamaian, pada pukul 07.00–12.00 WIB (hari) Sabtu 29 Oktober 2011. Bentuk perdamaian di antara kedua sekolah favorit itu ditandai (dengan) pertandingan basket. Pertandingan tersebut(, yang) digagas oleh… alumni kedua sekolah itu,… digelar di lapangan basket masih-masing sekolah yang sering bertikai (itu). Pertandingan pertama… dilakukan di SMAN 70… pukul 07.00–10.00 WIB. Kemudian dilanjutkan di SMAN 6… (pada) pukul 10.00–12.00 WIB.”

“Terakhir, untuk memperlihatkan bentuk perdamaian yang akan mereka bangun, para panitia masing-masing sekolah menanam pohon perdamaian di depan gerbang SMAN 6 Jakarta.”

Inikah jalan keluar yang baik untuk mengatasi bahaya laten tawuran remaja di DKI Jakarta? Perlukah ada Perda khusus untuk mengatur hal ini? Entah berapa banyak seminar dan lokakarya diadakan perihal masalah ini dari satu gubernur ke gubernur yang berikutnya. Tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Provinsi DKI juga telah banyak bicara.

Seandainya mau disusun Perda, sebaiknya hal ini ditanyakan dulu kepada masyarakat. Ada mekanisme dengar pendapat yang dapat dipakai untuk memanggil tokoh masyarakat, terutama yang mewakili komunitas. Pada waktu menyusun Undang-Undang “Pokok” Perfilman yang disahkan pada tahun 1992, misalnya, DPR pernah mengundang stake holder terkait, termasuk minta wartawan film yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Seksi Film dan Hiburan bicara di gedung wakil rakyat.

Kembali ke upaya mengatasi tawuran pelajar, yang nota bene masih remaja, yang terpenting ialah memahami jiwa remaja yang masih dalam taraf gonjang-ganjing terkena storm and drunk atau badai kehidupan. Sebetulnya di DKI Jakarta bertebaran banyak kemudahan yang dapoat membuat mereka sibuk secara kreatif. Dekat kedua SMAN yang berseteru itu pun ada Gelanggang Remaja Bulungan.

Kenapa fasilitas ini –yang juga terdapat di kelima wilayah DKI Jakarta– tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan yang bersifat pembinaan remaja? Segala macam lomba seni dan tradisi dapat diadakan, sekaligus untuk menanamkan nilai-nilai moral dan kepribadian kepada mereka. Pendidikan budi pekerti adalah kunci, terutama penanaman watak kstaria yang tidak hanya mencari menang sendiri.

(*/MMSM)

Saat ini, tingkat kecukupan gizi bagi warga Jakarta, khususnya Balita dan anak-anak, belum merata. terlihat masih banyak didapati kasus gizi buruk di beberapa titik dan kantong kemiskinan di DKI Jakarta.

Sejumlah Siswa SD meminum susu | Antara Foto, Anis Efizudin

Susu sebagai salah satu penunjang pertumbuhan dan kecukupan gizi balita dan anak-anak aksesnya dianggap hanya untuk memenuhi kebutuhan kaum atas dan menengah saja. Hal ini pun terlihat dari data FAO terakhir bahwa angka per kapita minum susu Indonesia adalah 10,4 liter per kapita.Bandingkan dengan Vietnam (12,3 liter per kapita) atau Malaysia (27 liter per kapita) Jepang 37 liter per kapita
Dan Amerika Serikat (83,9 liter perkapita).

Salah satu faktor rendahnya kebiasaan minum susu tidak dapat dipungkiri adalah karena tingginya harga susu olahan (43% penduduk Indonesia minum susu olahan) sementara budaya kita tidak terbiasa untuk minum susu segar (hanya 4% penduduk Indonesia minum susu segar) yang sebenarnya harganya lebih murah.

Dalam rangka menggalakkan kondisi persusuan dalam negeri inilah, tanggal 1 Juni 2009 dicanangkan sebagai Hari Susu Nusantara.

Berdasarkan pemikiran diatas perlu dibuat sebuah gerakan yang dapat memberikan akses yang lebih baik untuk warga Jakarta mendapatkan kecukupan gizi. ”GERAKAN JAKARTA MINUM SUSU” yang akan diturunkan dalam Kampanye ”Satu Gelas SUSU Satu Hari” dalam rangka ikut meningkatkan per kapita minum susu warga Jakarta khususnya dan dapat mendorong berkembangnya peternak sapi perah untuk memenuhi konsumsi susu dalam negeri.

Gerakan ini akan diperkuat dengan beberapa program pendukung, yaitu :

Program ”Jakarta Minum Susu – Satu kali Sebulan”
Kegiatan ini akan berlangsung 1 bulan sekali di SD-SD Negeri di Jakarta. Selain mengajak minum susu, pada saat yang bersamaan dilakukan edukasi tentang pentingnya susu dan akibatnya jika tidak minum susu sejak dini. Saat ini tercatat Jumlahnya mencapai 2.244 buah dengan peserta didik 670.599 siswa. Jika setiap siswa minum susu 1 bulan satu kali sebanyak 200cc maka setiap tahun gerakan ini membantu 1,2 ltr per kapita per anak

SUSU Murah untuk warga Jakarta – SUSU Jakarta
Kegiatan ini memfasilitasi Warga Jakarta kelas C dan D mendapatkan susu yang terjangkau dengan kualitas yang baik. Susu murah  ini tidak bermerek dan diproduksi oleh Produsen susu sebagai
salah satu bentuk kepeduliannya.

Contoh kasus negara dengan program susu sekolah

Proyek Makanan Sekolah Dasar (Susu Sekolah) NICARAGUA

Di sekolah dasar di Nikaragua, masih banyak siswa-siswa berusia antara 7-12 yang seringkali sulit untuk bersekolah karena harus bekerja. Banyak orangtua mereka memiliki budaya tradisional dan kecenderungan untuk menempatkan anak-anak mereka untuk bekerja sebagai sumber pendapatan ketimbang memberi mereka kesempatan pendidikan. Anak-anak yang bersekolah sambil bekerja memiliki gizi buruk, dan biasanya setelah 3-4 bersekolah, seiring dengan usia mereka yang menginjak remaja, kemungkinan mereka untuk berhenti makin besar.
Pemerintah Jepang, sepakat untuk membantu dan bekerjasama denganpemerintah Nicaragua untuk merekonstruksi lebih dari 150 sekolah dasar, dan juga menyediakan pelatihan kurikulum pendidikan. Namun, program rehabilitasi sarana ini tidak akan begitu saja meningkat jumlahg kehadiran siswa disekolah. Untuk itu, Jepang, bekerja sama dengan Program Pangan Duni (WFP-Worl Food Program), Kementerian Pendidikan, Budaya dan Olahraga Nikaragua, Departemen Luar Negeri, Departemen Peternakan dan Pertanian, Sektor Swasta produsen susu besar, dan peternak susu di Nikaragua, mengadakan “ProyekMakan Sekolah Dasar” Dengan misi utama memperbaiki gizi siswa sekolah.

Proyek ini menyediakan 250ml susu untuk 200.000, dan juga makanan sehat, bagi anak-anak setiap harinya. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan tingkat kehadiran siswa di sekolah, dengan menyediakan insentif berupa makanan dan minuman sehat. Jepang sendiri mendukung dengan memberikan bantuan sebesar empat juta US$ pada tahun 2002-2003
Proyek ini berhasil meningkatkan kehadiran siswa hingga 10% dan 20% peningkatan partisipasi orangtua dalam kegiatan sekolah.Konsumsi susu setiap hari meningkatkan taraf gizi siswa. Bahkan, tidak hanya siswa yang mendapatkan manfaat langsung, tetapi juga para peternak sapi perah, yang selama ini tersingkir karena monopoli perusahaan besar, dapat kembali meningkatkan produksi susunya.
Pada tahun 2003 produsen susu setuju untuk membayar 6% dari pendapatan mereka yang berasal dari proyek ini kembali ke Kementerian Pendidikan, Budaya dan Olahraga dan saat ini Pemerintah sedang mempertimbangkan kelanjutkan proyek ini secara mandiri. Dengan demikian, proyek bantuan ini mempunyai dampak pada peningkatan kepemilikan oleh Pemerintah Nikaragua.Pengetahuan dari program-program yang dilaksanakan sebelumnya oleh WFP bekerjasama dengan Departemen
Pendidikan, Budaya dan Olahraga itu digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan administrasi dan monitoring dilakukan secara efisien. Diharapkan, program selanjutnya tentu membawa peningkatan hasil.

Jepang dan WFP sendiri tetap mendampingi Nikaragua, dengan masih memberikan bantuan langsung, maupun pelatihan materi dan fasilitator…

oleh: Cyril Raoul Hakim

Terjadinya fenomena masuknya selebriti di politik adalah bagian dari fenomena Demokrasi itu sendiri. Apalagi di negara yang baru 13 tahun menjadi negarademokratis,dimana pemilihan secara langsung dan bebas menuntut partai politik untuk memunculkan calon-calon anggota legislatif/kepala  daerah/presiden yang tingkat pengenalannya lebih tinggi di kalangan pemilih.

Dan fenomena ini bukan khas Indonesia, ini pun terjadi di semua negara demokratis seperti Amerika Serikat (Ronald Reagan, congressman Bill Bradley-mantan pemain NBA,dll), Filipina (mantan presidennya, Joseph Estrada), Italia (Ilona-bintang film porno) di mana artis maupun atlit (selebriti) masuk dalam ajang politik dan masih aktif.

Berbicara politik Ideologi, sebenarnya memang telah pudar dan sengaja dipudarkan sejak orde baru 43 tahun lalu. Rezim Soeharto secara sistematismelalui; sekolah, media dll. menutup keran pembelajaran tentang ideologi di luar Pancasila dan Ideologi Pancasila yang diajarkan pun adalah Pancasila sesuai ‘terjemahan’ rezim tersebut. Dengan sendirinya mayoritas anak Bangsa pun dangkal pengetahuannya tentang ideologi.

Sebenarnya Partai-partai politik yang diurus oleh segelintir orang (bila dibandingkan jumlah silent-non active politically Indonesians) memiliki ideologi masing masing. Mayoritas berieologi Pancasila (dengan intrepretasi yang berbeda-beda) ada pula yang berideologi Agama (semisal PKS, PPP, PKB). Ideologi yang dianut paratai2 ini diimplementasikan dalam bentuk problem solving (walaupun lebih sering problem creating, hahaha) dan pembuatan Undang Undang.

Dalam masa kampanye/menjelang Pemilu, karena masih rendahnya tingkat pendidikan mayoritas pemilih, Parpol2 (hampir semua) yang tujuan jangka pendeknya adalah memenangkan Pemilu akhirnya menyimpulkan bahwa mereka memerlukan calon calon yang mudah ‘dijual’ (baca: artis) kepada pemilih. Sehingga sosialisasi dan doktrin-doktrin ideologi pun diabaikan.

Sistem Demokrasi tentunya akan lebih efektif apabila tingkat pendidikan masyarakat sudah sangat memadai. Kita baru 10 tahun berdemokrasi, tahun-tahun mendatang tentunya akan berbeda dengan sekarang. Mungkin akan tetap ada selebriti di politiknamun sesuai dengan seleksi alam, yang tinggal hanyalah yang benar-benar mumpuni dan dapat menerjemahkan ideologinya dalam bentuk problem solving.

Ideologi ini pudar sementara sampai masyarakat umum mencapai tingkat pendidikan yang lebih memadai, sampai mereka menyadari bahwa butuh ideologi untuk menformulasikan solusi solusi dan partai partai politik akhirnya harus mulai ‘menjual’dirinya dengan cara yang berbeda dari sekarang.

Kesimpulannya, saya percaya dan yakin bahwa ideologi Pancasila dan UUD 1945 (dengan Amandemennya) masih yang terbaik bagi bangsa ini dan harus selalu dkiperjuangkan dan diajarkan pada anak anak Bangsa, tetapi Pancasila dan konstitusi yang diterjemahkan sesuai dengan maksud formulator-formulatornya (the Founding Fathers)>> Soekarno, Yamin, Hatta dll. yaitu Pancasila dan konstitusi yang ‘soul’nya adalah sosio-demokrasi dan ada ‘spirit’ nasionalisme yang tinggi bukan seperti ideologi dan terjemahan konstitusi yg berkembang sekarang (thank’s to parpol-parpol) yang condong ke arah ekonomi liberal dan kaptalisme membabi-buta (terbukti dgn pencabutan subsidi2 bagi rakyat dan penjualan asset asset negara kpd pihak asing). Masyarakat Indonesia harus bangkit dan bergerak untuk menegakkan kembali Ideologi yang telah lama pudar ini, Partai partai politik harus menjadi media pencerahan dan mulai memberikan pencerahan dan pembelajaran bagi para pemilihnya…

dan para Artis yang berpolitik (termasuk istri saya
tercinta, Wanda>> walaupun dia lebih suka disebut… AKTIVIS! ) please learn and learn and learn, cause you are not here to amuse but
to save this beloved country of ours!

wassalam, C. Raoul Hakim